Peran Konsep 4 Pelaku Ekonomi dalam Pengembangan SDA

Pada dasarnya pembagian pelaku ekonomi hanya 2, yaitu Konsumen dan Produsen. Konsumen adalah para pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh para kaum produsen. Sedangkan, produsen adalah mereka yang didalam suatu kegiatan ekonomi berfungsi sbg pihak yang mengorganisasikan input dan menyediakan barang dan jasa, untuk nantinya dinikmati oleh kaum konsumen. Kedua pihak ini adalah dua pihak yang senantiasa harus ada didalam setiap perekonomian, tidak mungkin yang satu dengan tiadanya yang lain. Bayangkan suatu keadaan dimana semua anggota masyarakat menjadi produsen, dan tidak seorangpun menjadi konsumen. Pasti kegiatan Ekonomi tidak akan berjalan.

Lalu diimbangi dengan peran pelaku ekonomi yaitu Pemerintah dan Swasta. Peran Pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Kegiatan produksi Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan kebijakan.

Menurut Pratarma Rahaja, cakupan kerja sama ekonomi internasional luas sekali. Ada yang langsung memberikan manfaat dan ada yang baru memberikan manfaat di jangka panjang. Kerjasama yang langsung memberikan manfaat diantaranya adalah perdagangan internasional, sebab negara-negara yang melakukannya akan segera mengalami peningkatan penggunaan barang jasa maupun faktor-faktor produksi. Sedangkan yang memberikan manfaat di jangka panjang misalnya adalah penanaman modal langsung. Menurut data Perdagangan Internasional yang bersumber dari World Bank Development Report, 1997 menunjukkan bahwa selama 1980-1995 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,4 % per tahun, tetapi pertumbuhan impor mencapai 9,2% per tahun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pelaku ekonomi luar negeri sangat berpengaruh.